Indonesia di Ujung Tanduk – Ketika Kebijakan Jadi Alat Oligarki, Bukan Rakyat

“Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tapi pandangan kita akan hal-hal tersebut.” — Epictetus

Kalimat itu bisa jadi pisau bedah paling tajam untuk menguliti realitas politik Indonesia hari ini. Kita tidak sedang berhadapan dengan krisis biasa. Kita sedang menyaksikan transformasi sistematis demokrasi menjadi teater oligarki yang dipentaskan dengan skenario rapi.

Dan di tengah panggung itu, rakyat? Hanya penonton yang dipaksa bertepuk tangan.

1. Omnibus Law – Demokrasi yang Diogek-ogek Atas Nama Efisiensi

Mari kita mulai dari luka paling menganga: UU Cipta Kerja.

Sejak 2020, undang-undang ini telah menjadi simbol bagaimana proses legislasi bisa diperkosa atas nama “efisiensi”. Metode omnibus law yang seharusnya menjadi alat harmonisasi regulasi, justru berubah menjadi mesin penghancur partisipasi publik.

Data berbicara:

• Hingga pertengahan 2025, puluhan gugatan judicial review* telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.[mediaindonesia]
• Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat karena cacat formil.[pbhi.or]
• Yet, pemerintah tetap memaksakan implementasinya.“Problem utama Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan omnibus ini karena dia menyasar banyak aturan-aturan yang tidak serumpun.” — Herdiansyah Hamzah, Pakar Hukum Tata Negara[mediaindonesia]

Pertanyaan kritisnya: Mengapa pemerintah begitu agresif mendorong undang-undang yang secara prosedural dan substansial bermasalah?

Jawabannya sederhana: karena UU ini dirancang untuk melayani investor, bukan pekerja. Klaster ketenagakerjaan dalam UU ini melemahkan hak buruh, menekan upah minimum, dan membuka pintu lebar-lebar bagi outsourcing tanpa batas.

Inilah yang disebut legislasi elitis: dibuat oleh elit, untuk elit, dan mengorbankan rakyat.

2. Fiskal di Bibir Jurang – Subsidi Energi yang Membakar Masa Depan

Sekarang mari kita bicara angka. Karena angka, unlike politisi, tidak bisa berbohong.

Fakta yang harus ditelan:

• Defisit APBN 2025 mencapai Rp 551,1 triliun atau 2,9% dari PDB — hampir menyentuh batas 3%.[money.kompas]
• Total utang pemerintah per Desember 2025: Rp 9.637 triliun (40,46% dari PDB).[money.kompas]
• Subsidi energi dan kompensasi pada 2025: Rp 394,3 triliun.[money.kompas]“Indonesia tengah menjalankan fiscal trade-off yang menyakitkan: membeli ketenangan hari ini dengan menggadaikan kapasitas pertumbuhan esok hari.”[money.kompas]

Ini bukan kebijakan fiskal. Ini adalah judi makroekonomi.

Pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM yang regresif — artinya, yang paling menikmati justru mereka yang sudah mampu — alih-alih mengalihkannya ke subsidi langsung bagi kelompok miskin atau investasi energi terbarukan.

Ironi terbesar? Di saat ruang fiskal semakin sempit, pemerintah masih memaksakan proyek-proyek ambisius seperti IKN Nusantara yang hingga 2025 telah menelan Rp 150+ triliun, dengan usulan anggaran 2026 sebesar Rp 21,1 triliun lagi.

“Jika moratorium IKN dilakukan, negara bisa berhemat hingga 30 triliun rupiah.” — FITRA

Tapi apakah ada moratorium? Tidak. Karena IKN bukan soal pemindahan ibu kota. IKN adalah proyek politik simbolik untuk mengukuhkan warisan kekuasaan.

3. Kemiskinan Turun, Tapi Kelas Menengah Terlempar: Ilusi Statistik BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis kabar “baik”: tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,25% pada September 2025.[bps.go][cnbcindonesia]

Tapi tunggu dulu.

Di balik angka itu, ada realitas yang jauh lebih suram:

• Kelas menengah menyusut 1,2 juta jiwa pada 2025 — dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta.[ekonomi.bisnis]
• Proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus dari 17,1% menjadi 16,6%.[ekonomi.bisnis]
• 142 juta orang kini berada dalam posisi rentan jatuh miskin.[infid][periskop]“Di balik klaim pertumbuhan tinggi, jutaan warga menghadapi pelemahan daya beli, kerja informal, tekanan utang rumah tangga, dan ruang fiskal yang kian tertekan.”[infid]

Inilah yang disebut pertumbuhan semu.

Angka kemiskinan turun bukan karena rakyat sejahtera, tapi karena garis kemiskinan ditetapkan terlalu rendah: Rp 669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Artinya, jika penghasilan Anda Rp 700.000 per bulan, Anda sudah dianggap “tidak miskin” secara statistik — meski secara riil masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Ini bukan keberhasilan kebijakan. Ini adalah manipulasi kategori.

4. Transparansi? Itu Hanya Kata Manis di Atas Kertas

Mari kita bicara tentang akuntabilitas.

Dalam teori demokrasi, pemerintah harus transparan. Tapi dalam praktik? Transparansi menjadi ritual kosong yang dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas.

Contoh nyata:

• Proses pembahasan UU Cipta Kerja minim partisipasi publik dan dokumentasi konsultasi tidak terbuka.[kompasiana]
• Naskah akademik legislasi dinilai buruk dan tidak komprehensif.[mediaindonesia]
• Perubahan draft terjadi berulang kali tanpa dialog memadai dengan kelompok terdampak.[kompasiana]“Absennya partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi faktor utama mengapa banyak undang-undang termasuk Cipta Kerja akhirnya digugat ke MK.”[mediaindonesia]

Pertanyaan yang harus diajukan: Mengapa pemerintah begitu takut pada partisipasi publik?

Jawabannya karena partisipasi publik akan membongkar konflik kepentingan. Ketika rakyat dilibatkan, mereka akan bertanya: “Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini?” Dan jawabannya seringkali tidak nyaman: oligarki dan konglomerat.

5. Ketika Retorika Menggantikan Substansi

Di sinilah kita perlu meminjam kacamata Rocky Gerung.

Gaya bicara Rocky bukan sekadar retorika. Ia menggunakan logika formal dan dialektika sokratik untuk membongkar asumsi-asumsi ideologis dalam ruang publik. Ia tidak tertarik pada peristiwa tunggal, tapi pada pola kekuasaan yang mendasarinya.

“Rocky Gerung tidak pernah mengaku sebagai peramal. Ia berpikir dalam kerangka filsafat politik — melihat pola, bukan peristiwa tunggal.”[ahmadzaeni.medium]

Dan pola yang terlihat jelas: bahasa kekuasaan Indonesia telah menjadi alat untuk menyembunyikan realitas, bukan mengungkapkannya.

• “Reformasi” menjadi kode untuk privatisasi.
• “Efisiensi” menjadi alasan untuk memotong hak pekerja.
• “Pertumbuhan ekonomi” menjadi topeng untuk ketimpangan yang melebar.

Inilah sofisme modern: permainan kata yang dirancang untuk memenangkan debat, bukan mencari kebenaran.

6. Jalan Keluar – Dari Kritik Menuju Aksi

Lalu, apa yang bisa dilakukan?

Pertama, kita harus menolak normalisasi kebijakan yang merugikan rakyat. Setiap undang-undang yang minim partisipasi publik harus dipertanyakan legitimasinya.

Kedua, tekan pemerintah untuk reformasi fiskal radikal: alihkan subsidi energi yang regresif menjadi subsidi langsung bagi kelompok miskin dan investasi energi terbarukan.[tempo]

Ketiga, perkuat gerakan sipil yang mengawal proses legislasi. Tanpa tekanan dari bawah, kekuasaan tidak akan pernah berubah dengan sendirinya.

“Ruang ini bukan ruang untuk setuju, tapi ruang untuk berpikir.”

Dan di sinilah peran literasi kritis menjadi penting. Kita perlu lebih banyak warga yang mampu membaca di balik narasi resmi, yang tidak mudah terpesona oleh jargon-jargon kosong, dan yang berani bertanya: “Cui bono? Siapa yang diuntungkan?”

Bagi Anda yang bergerak di bidang strategi digital dan komunikasi publik, momen ini adalah panggilan untuk bertindak. Karena perubahan tidak hanya terjadi di parlemen atau jalanan, tapi juga di ruang narasi — di mana cerita tentang Indonesia masa depan sedang ditulis. Dan untuk itu, kita butuh suara-suara kritis yang mampu merangkai data menjadi argumen, dan argumen menjadi gerakan. Jika Anda mencari mitra untuk membangun narasi tersebut, Digital Kreatif bisa menjadi salah satu opsi yang relevan untuk diajak berkolaborasi dalam merancang kampanye publik yang berbasis data dan persuasif.

7. Indonesia di Persimpangan

Kita berdiri di persimpangan.

Di satu jalan: Indonesia yang terus dikorbankan untuk kepentingan segelintir elit, di mana demokrasi hanya menjadi topeng dan rakyat hanya menjadi angka dalam statistik.

Di jalan lain: Indonesia yang benar-benar berdaulat, di mana kebijakan dibuat untuk rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat — bukan sekadar slogan, tapi praktik.

“Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tapi pandangan kita akan hal-hal tersebut.”

Maka pertanyaannya bukan lagi “Apa yang salah dengan Indonesia?” Tapi: “Pandangan apa yang akan kita pilih untuk melihat Indonesia?”*

Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh kekuasaan, tapi oleh keberanian kita untuk berpikir kritis — dan bertindak berdasarkan pemikiran itu.